Saving Money Info

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bekerjasama dengan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dalam penggunaan uang elektronik (e-money) untuk pembayaran tiket Kereta Commuter Line Jabodetabek.
Peresmian e-ticketing tersebut dilaksanakan di Stasion Jakarta Kota, Senin, 16 Juni 2014 oleh Direktur Bisnis Konsumer BRI A. Toni Soetirto, Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi, Direktur Konsumer & Ritel BNI Darmadi Sutanto, serta Direktur Utama PT KCJ Tri Handoyo dan Direktur IT PT KAI (Persero) Kuncoro Wibowo.
Lewat penggunaan kartu prabayar Mandiri e-money, Brizzi dan BNI TapCash dari ketiga bank tersebut, diharapkan masyarakat lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi pembelian tiket kereta. Adapun rute kereta commuter line Jabodetabek yang dikelola oleh KCJ menghubungkan kota di Jabodetabek.
Tri Handoyo yakin, sinergi BUMN mengenai implementasi e-ticketing ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada para penumpang kereta commuter line Jabodetabek dengan memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi dengan uang elektronik, sehingga semakin banyak masyarakat yang memilih transportasi umum sebagai transportasi sehari-hari.
“Saat ini ada sekitar 640 ribu pengguna jasa KRL di Jabodetabek, dan 60% di antaranya telah menggunakan tiket berlangganan Kartu Multi Trip (KMT) dan e-money,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Toni Soetirto mengatakan, jenis kartu prepaid Brizzi yang diimplementasikan di sistem e-ticketing KCJ, di samping sebagai alat pembayaran di KCJ kartu ini juga terintegrasi sebagai media bayar di transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, TransJogja, Batik Solo Trans, Trans Pekanbaru.
Sementara Darmadi Sutanto menjelaskan, dengan adanya kerjasama di KCJ ini diharapkan dapat membantu program Less Cash Society (LCS) yang diusung Bank Indonesia dan penerapan single card untuk transportasi publik di Jakarta.
“Karena selain dapat digunakan di kereta commuter line Jabodetabek, juga dapat digunakan di Transjakarta dan merchant-merchant bertanda TapCash lainnya,” tuturnya.
Sumber

Upaya Bank Indonesia (BI) mendorong transaksi nontunai di Tanah Air terbentur perilaku masyarakat yang masih terbiasa transaksi dengan menggunakan uang tunai.
“Untuk itu BI luncurkan program less cash society. Uang tunai kalau bisa berkurang hebat, baru Swedia yang bisa. Ini melambat saja sudah bagus,” ujar Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Ia menegaskan, bahwa untuk mendorong program less cash society, pihaknya fokus mengembangkan instrumen e-money yang aturannya telah diperbarui, termasuk menghapuskan batas minimal transaksi dari Rp50 ribu jadi nol rupiah.
“Kalau kartu kredit itu bukan good fund (karena dananya adalah pinjaman), ada risikonya. Akhir tahun lalu kita sudah perketat penerbitan kartu kredit akibat risikonya yang cukup besar,” tuturnya.
Sementara untuk kartu debit, lanjut Yura, cenderung sudah lebih populer namun secara karakter berbeda dengan e-money yang memang didesain untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi bernominal kecil atau receh.
“Lalu berulang-ulang dan digunakan secara massal. Kaya utk transportasi,” imbuhnya.
Setiap tahun, bank sentral mengeluarkan biaya sekitar Rp2 triliun untuk pengadaan dan distribusi uang tunai ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan transaksi e-money masih jauh diminati, dengan nominal rata-rata transaksi harian sebesar Rp7,7 miliar pada April 2014. Padahal dari data BI, ada sekitar 30,5 juta instrumen e-money yang beredar di masyarakat, namun volume transaksinya hanya sebesar 13,48 juta. Bila dipukul rata satu instrumen satu transaksi dalam sebulan, maka setengah dari instrumen yang beredar tak digunakan sama sekali.
Sumber

Terbatasnya dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat membuat persaingan suku bunga simpanan di industri perbankan semakin kencang. Tarik-menarik dana masyarakat ini membuat nasabah mencari bank mana yang menawarkan bunga deposito lebih tinggi.
“Ada nasabah mau menyimpan dana di bank, jika bunga simpanan mencapai 10%-12%,” ujar Ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, di Jakarta, Senin, 16 Juni 2014.
Menurutnya, hal tersebut karena kondisi likuiditas yang ketat ini membuat nasabah yang memiliki dana besar memiliki kemampuan tawar lebih besar untuk meminta bunga tinggi kepada bank.
Hal ini terkait dengan kebijakan likuiditas ketat yang diambil Bank Indonesia, dengan memancang suku bunga acuan (BI rate) di angka 7,5%. Sementara indikator pengetatan likuiditas adalah dengan lebih tingginya suku bunga penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS rate) ketimbang BI rate. Saat ini LPS rate (untuk simpanan rupiah di bank umum) dipatok di angka 7,75%.
“BI rate itu untuk menunjukkan visi BI terhadap kebijakan likuiditas yang diambil. Tinggi untuk pengetatan, dan rendah untuk melonggarkan. Sedangkan LPS rate itu menunjukkan respon pasar,” tutur Tony.
Sumber

Kerja sama industri perbankan dengan industri telekomunikasi dalam memasyarakatkan uang elektronik (e-money), dinilai bisa meningkatkan nilai tambah produk atau instrumen yang digadang-gadang menjadi kunci dari Layanan Keuangan Digital (LKD).
Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins menjelaskan, bahwa perizinan LKD sendiri adalah izin untuk menerbitkan e-money, karena produk inilah yang akan dijadikan andalan untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok daerah.
“Sekarang kalau nggak punya e-money gimana? Jadi mereka harus punya produk (untuk LKD),” ujarnya, usai diskusi mengenai e-money, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Bank Indonesia (BI) memang memiliki cita-cita pengembangan instrumen e-money bisa menjadi jawaban dari perluasan akses keuangan secara menyeluruh kepada masyarakat, atau yang lebih populer digaungkan dengan Program Financial Inclusion. Layanan yang akan dikedepankan BI adalah LKD.
Demikian, bank sentral membuka ruang bagi industri telekomunikasi (telco) untuk turut serta merealisasikan program nasional tersebut. Seperti diketahui, dari 17 penerbit e-money yang enam di antaranya adalah bank, BI juga memberikan izin kepada industri nonbank termasuk kepada perusahaan telekomunikasi.
“Ada dua isu besar saat ini, financial inclusion dan less cash society. Harus ada collaborative approach antara industri telekomunikasi dan perbankan. Maju bersama dengan win win solution,” sambung Direktur Utama Telkomsel Alex J. Sinaga.
Setali tiga uang, Chief of Digital Services XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, bahwa telco memiliki aset yang cukup potensial untuk digunakan mengembangkan e-money sesuai cita-cita BI. Saat ini, menurutnya, ada sekitar 290 juta subscriber atau nomor handphone yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan jangkauan lebih jauh ke dalam masyarakat ketimbang hanya mengandalkan penetrasi perbankan.
“Juga outlet distribusi yang sudah menusantara. Tantangannya bagi telco memang seberapa prudent untuk menjalankan ini. Juga dalam mengikuti standarisasi perbankan,” katanya.
Sumber

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan segera merilis surat edaran untuk aturan penyelenggaraan uang elektronik (e-money), yang salah satunya mengarahkan setiap penerbit untuk meniadakan kerjasama secara eksklusif dengan pihak tertentu.
Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins mengatakan, dalam petunjuk pelasaksana aturan tersebut dari sisi industri, izin yang semula tidak terbatas akan dibuat terbatas maksimal lima tahun dan bisa diperpanjang.
“Lalu tidak ada kerja sama ekslusif (antara penerbit dengan pihak tertentu), jadi persaingan terbuka,” tukasnya dalam diskusi mengenai e-money, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Seperti diketahui, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) menjalin kerja sama eksklusif untuk pembayaran jalan tol menggunakan e-Toll Card Mandiri sampai 2018. Kekhususan kerjasama ini bahkan sempat “disentil” Darmin Nasution, kala menjabat Gubernur Bank Indonesia, agar dibuka sehingga bisa lebih banyak instrumen e-money dari penerbit lain yang bisa digunakan.
“Kita sudah sempurnakan PBI (Peraturan Bank Indonesia mengenai e-money), agar ada upgrade teknologi sehingga tidak bisa dibajak. Kita juga hapus biaya minimum yang tadinya Rp50 ribu, sekarang nol,” imbuh Yura.
Selain itu, lanjutnya, penggunaan e-money juga akan diperluas tidak hanya terbatas untuk transaksi langsung, tapi juga bisa untuk transfer dana dan tarik tunai. Bagi bank yang masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan modal inti minimal Rp30 triliun, bank sentral bahkan memercayakan pengembangan e-money lebih besar lagi.
“Bank BUKU 4, dengan modal inti minimal Rp30 triliun bisa gunakan agen (individu), sebagai perpanjangan tangan bank untuk transaksi tadi, tarik tunai,” tukas Yura.
Sumber

Aturan penyelenggaraan produk dan kegiatan uang elektronik (e-money) yang membuka seluruh akses bagi bank dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan modal sedikitnya Rp30 triliun dikeluhkan industri telekomunikasi.
“Tantangannya bagi telco memang seberapa prudent untuk menjalankan ini (e-money). Juga dalam mengikuti standarisasi perbankan,” ujar Chief of Digital Services XL Axiata, Dian Siswarini, dalam diskusi e-money, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Menurutnya, ada dua hal yang sangat penting untuk mendukung kemajuan e-money di Tanah Air. Yang pertama adalah ekosistem yang luas, di mana aturan main melarang transaksi e-money melalui agen nonbadan hukum sehingga menyebabkan keterbatasan jumlah lokasi.
“Kami (telco) tidak seperti bank BUKU 4 yang bisa gunakan agen perorangan. Kami tawarkan solusi kolaborasi dengan bank dalam pemanfaatan infrastruktur (ATM dan agen pulsa),” tukas Dian.
Sementara yang kedua, lanjutnya adalah kemudahan registrasi. Saat ini ia mengaku, pihaknya mengalami keterbatasan infrastruktur untuk pengumpulan dokumen kertas. Sehingga, registrasi secara elektronik diharapkan bisa menjadi solusi memperluas penggunaan e-money kepada masyarakat.
“Ini hambatan yang kami temui setelah menjalankan e-money selama tahun (XL Tunai),” tutur Dian.
Dalam penyempurnaan aturan e-money yang dirilis Bank Indonesia, bank-bank BUKU 4 memang diperbolehkan memanfaatkan seluruh aspek yang dimiliki untuk bisa mengembangkan instrumen uang elektronik, termasuk penggunaan agen individu untuk penyebarluasan aksesnya.
“Bank BUKU 4, dengan modal inti minimal Rp30 triliun bisa gunakan agen (individu), perpanjangan tangan bank untuk transaksi tadi, tarik tunai,” ucap Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins.
Sumber

Bank Indonesia (BI) menegaskan dukungannya terhadap para penerbit uang elektronik (e-money) di dalam negeri, dengan menahan serbuan pemain-pemain asing yang memang melirik potensi bisnis besar dari instrumen pembayaran ini.
“BI memperkuat industri domestik. Intinya kita mau perkuat, kalau dilepas bablas begitu saja pasti kalah,” ujar Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Bank sentral mencatat saat ini ada 17 penerbit e-money di Indonesia, dengan jumlah instrumen sekitar 30 juta dan rata-rata transaksi harian sebesar Rp7,7 miliar selama bulan April. Adapun dari jumlah penerbitnya, sebanyak 6 penerbit merupakan bank, sementara sisanya berasal dari industri nonbank termasuk perusahaan telekomunikasi.
“Jadi e-money, masih berjuang. Untuk mencapai Rp10 miliar per hari saja belum. Kita sekarang belum membuka (untuk pemain asing), yang ada sekarang masih kecil sekitar Rp8 miliar per hari, kalau terlalu banyak juga kan nanti tidak sehat,” tandas Yura.
Sumber

Bank Indonesia (BI) menilai keberadaan uang elektronik (e-money) sangat penting untuk menekan biaya pengadaan uang kartal, utamanya uang logam yang tak pernah ditukarkan kembali ke bank sentral.
“Uang logam tidak kembali ke BI, bikin terus hilang. Entah di masyarakat itu ragu-ragu untuk simpan atau memang bank-nya tidak mau terima. Yang pasti kita tak pernah dapat penukaran uang logam. Jadi kita bikin lagi, bikin lagi,” tukas Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Menurutnya, biaya untuk pengadaan uang kartal selama setahun, baik untuk menyetak sampai distribusi, bisa mencapai Rp2 triliun. Dari sisi pertumbuhannya pun masih cukup tinggi karena penggunaan uang tunai di masyarakat yang masih dominan.
“Jadi biaya tidak kecil. Apalagi pertumbuhan masih tggi, tumbuh 13% pada 2013. Turun dari 17% pada 2012, akibat ekonomi yang melambat,” tutur Yura.
Dominasi transaksi uang tunai di Indonesia, katanya, menjadi tantangan yang dihadapi saat ini, dan bagaimana bank sentral berupaya mendorong transaksi nontunai lewat program less cash society, dengan mengandalkan produk e-money.
“Uang tunai kalau bisa berkurang hebat, baru Swedia yang bisa. Ini melambat saja sudah bagus,” pungkasnya.
Sumber

Bank Indonesia (BI) terus menekankan pentingnya penggunaan uang elektronik atau e-money bagi kehidupan sehari-hari. Selain bisa melakukan penghematan untuk transaksi bernilai kecil, e-money juga bisa mengurangi risiko kerugian.
“Biaya uang kartal, cetak, distribusi, dan lain-lain sekitar Rp2 triliun per tahun. Jadi biaya tidak kecil,” ujar Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.
Selain penghematan dari sisi pengadaan dan penggunaan uang kartal, lanjutnya, penggunaan e-money diharapkan bank sentral bisa mendorong masyarakat untuk terbiasa melakukan transaksi nontunai. Transaksi tunai sendiri, dari aspek hukum memang masih rawan untuk digunakan untuk aktivitas yang kurang baik seperti kegiatan kriminal dan terorisme karena transaksinya tidak tercatat.
Sementara untuk aktivitas ritel, terutama bagi para merchant, penggunaan uang tunai dinilai bisa menekan kerugian dari risiko operasional karena semakin sedikit jumlah uang tunai di mesin kasir. Direktur Utama Telkomsel, Alex J. Sinaga mengatakan, penggunaan e-money untuk menekan biaya.
“Termasuk untuk mengurangi risiko dirampok, kalau cash register-nya lebih sedikit uang cash-nya. Juga dari sisi tenaga kerja. Jadi ini akan memberikan efisiensi biaya,” tuturnya.
Sumber

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat laba asuransi umum selama 2013 mengalami kenaikan sebesar 7,7% dari Rp5,8 triliun pada 2012 menjadi Rp6,3 triliun. Pertumbuhan tersebut diharapkan mendukung kinerja perusahaan asuransi umum pada 2014.
Wakil Ketua Bidang Statistik, Informasi dan Analisa AAUI, Dadang Sukresna mengatakan, sebanyak 69 perusahaan asuransi umum mampu membukukan laba positif pada 2013 dan 8 perusahaan asuransi umum di antaranya membukukan laba negatif.
“Dan, ada sebanyak 38 perusahaan asuransi umum yang mencatat pertumbuhan laba di tahun 2013″, kata Dadang, dalam acara press conference laporan kinerja Asuransi, di Kantor Pusat AAUI, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.
Sementara itu, selama 5 tahun terahkir asuransi umum juga mencatat peningkatan modal sendiri sebesar Rp40,5 triliun. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh peningkatan modal setor, yakni mencapai Rp13,6 triliun selama 2013.
Selain itu, lanjut Dadang, sepanjang 2013 telah terjadi peningkatan dana investasi dan hasil investasi. Hasil investasi meningkat menjadi Rp4,5 triliun pada 2013, atau mengalami kenaikan dari 2012 yang sebesar Rp3,3 triliun. “Investment yield tercatat sebesar 8,2%, atau tertinggi dalam 5 tahun terahkir”, jelas Dadang.
Sumber

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi neto industri asuransi umum selama 2013 sebesar Rp23,4 triliun (audited). Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 21,8% bila dibandingkan pertumbuhan premi neto sebesar Rp19,2 triliun pada 2012.
Ketua AAUI Ahmad Fauzie Darwis mengatakan, untuk premi bruto, industri asuransi membukukan pertumbuhan sebesar 18,9% atau menjadi sebesar Rp40,6 triliun pada 2013. Angka tersebut terbilang mengalami pertumbuhan bila dibandingkan pada 2012 yang sebesar Rp34,3 triliun.
“Dengan pertumbuhan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa industri asuransi umum di Indonesia telah meningkatkan kapasitas bisnisnya”, kata Fauzie, di Kantor Pusat AAUI, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.
Adapun klaim neto yang dicatatkan oleh AAUI selama 2013 mengalami kenaikan sebesar 22,3% menjadi Rp12,7 triliun, atau mengalami pertumbuhan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,4 triliun.
Sedangkan untuk klaim bruto, AAUI mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,3% atau menjadi sebesar Rp18 triliun pada 2013. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada 2012 yang sebesar Rp17,5 triliun.
Sumber

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan, penurunan premi lini usaha kesehatan yang sebesar minus 1,2% terjadi karena kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di awal 2014. Namun, lini usaha tersebut diperkirakan masih mendominasi premi industri asuransi umum di Indonesia.
Premi lini usaha kesehatan tumbuh negatif, yakni pada kuartal I-2013 tercatat sebesar Rp1,342 triliun. Sedangkan kuartal I-2014 hanya menjadi Rp1,326 triliun, atau tumbuh minus 1,2%.
Wakil Ketua Bidang Statistik, Informasi dan Analisa AAUI, Dadang Sukresna tidak memungkiri bahwa kehadiran BPJS saat ini telah memberikan dampak pada perolehan premi lini usaha kesehatan. Dampaknya adalah premi lini usaha kesehatan mengalami penurunan.
“Pengaruh BPJS jelas ada dan memberikan dampak pada perolehan premi kesehatan. Beberapa perusahaan juga sudah mengakuinya”, kata Dadang, di Kantor Pusat AAUI, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.
Dadang menjelaskan, penurunan premi tersebut dikarenakan banyak para pemegang polis di perusahaan asuransi umum menghentikan laju polisnya, dan berpindah menjadi nasabah BPJS Kesehatan.
Kendati demikian, Dadang memperkirakan bahwa lini usaha asuransi kesehatan masih tetap tumbuh hingga 2014. Pertumbuhan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat mengenai asuransi kesehatan masih besar, dan akan terus mengalami pertumbuhan seiring tingkat kesadaran masyarakat tentang asuransi.
“Kita masih melihat asuransi kesehatan menjadi 3 besar, yakni setelah lini usaha kendaraan bermotor, lini usaha harta benda, lalu berikutnya adalah lini usaha kesehatan”, tandas Dadang.
Sumber

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyayangkan beberapa perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum melakukan lindung nilai (hedging).
Oleh sebab itu, bank sentral terus mengingatkan kepada perusahaan swasta maupun BUMN untuk lebih cermat menggunakan fasilitas hedging. Agus merasa sedih, pasalnya, pada beberapa perusahaan yang pada 2012 mencatat keuntungan Rp3 triliun, namun pada 2013 mengalami kerugian hingga Rp19 triliun karena tidak melakukan hedging.
“Sedih rasanya perusahaan-perusaahan tersebut untung, tapi menelan kerugian yang besar pada tahun berikutnya, karena tidak melakukan hedging. Banyak yang terjadi seperti itu, perusahaannya jadi tertekan,” ujarnya, di Gedung Thamrin, kawasan perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Senin 26 Mei 2014.
Hal tersebut sejalan dengan pelaku industri keuangan baik swasta maupun BUMN yang belum melakukan hedging. Padahal, tugas utama industri keuangan adalah mengelola kinerja perusahaan dengan baik, yakni dengan meningkatkan lindung nilai.
Selain itu, dirinya pun berharap, agar perusahaan-perusahaan tersebut bisa meningkatkan transaksi keuangan di Indonesia dan menjaga membengkaknya utang luar negeri Indonesia yang saat ini mencapai Rp3.138,55 triliun. “Hubungi nasabahnya, ingatkan nasabahnya yang punya risiko sehingga nanti menjadi yang terbaik juga buat perusahaan,” tukasnya.
Agus menambahkan, banyak perusahaan BUMN yang belum mau melakukan hedging meski memang ada beberap yang sudah melakukannya. “Masih banyak BUMN yang tidak melakukan hedging. Tapi saya sambut baik beberapa bank besar mengajurkan melakukan hedging ke beberapa nasabah korporasinya tapi itu belum semuanya,” tutupnya.
Sumber

Forum Pajak Berkeadilan meminta komitmen Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2014 ini untuk menempatkan perpajakan sebagai prioritas utama dalam agenda kerja mereka ketika sudah terpilih.
Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Peneliti Kebijakan Publik Perkumpulan Prakarsa, yang juga anggota Forum Pajak Berkeadilan, Ah Maftuchan, dalam siaran persnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Perlu agenda reformasi kebijakan perpajakan guna mendorong perbaikan tata kelola perpajakan di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen ini harus dibuktikan dengan tindakan sukarela untuk membuka SPT Pajak para Capres dan Cawapres sebagai bentuk transparansi dan itikad awal sebagai pemimpin bangsa yang memiliki komitmen memperbaiki sektor perpajakan.
“Selain itu diharapkan mereka juga turut serta mengajak warga negara untuk aktif dan sukarela membayar pajak,” ucap Maftuchan.
Lebih lanjut dia menambahkan, meski secara aturan Undang-Undang (UU) No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 34 data SPT Pajak dari Wajib Pajak merupakan data rahasia.
Namun, dia menilai, bahwa itikad moral dari calon pemimpin sangat penting dan bisa menjadi teladan bagi warga negara kedepan dalam hal kepatuhan membayar pajak.
Sumber

Tantangan perbankan nasional memasuki ASEAN Banking Integration Framework 2020 semakin besar jika kondisi konsolidasi perbankan masih saja berjalan sangat lambat seperti saat ini. Apalagi jika melihat pesaing-pesaing bank nasional di luar negeri sangat besar bila dilihat dari sisi jumlah asetnya.
Kondisi ini menjadikan bank-bank regional sangat mudah merebut pangsa pasar yang ada mengingat aset perbankan Tanah Air sangatlah kecil. Saat ini pangsa pasar perbankan nasional masih dikuasai bank-bank besar hingga mencapai kisaran 70%.
“Untuk itu konsolidasi sangat penting, karena konsolidasi bisa menjadikan perbankan sangat kuat,” kata Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti, saat ditemui Infobank, di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 9 Juni 2014.
Destry menuturkan, saat ini jumlah perbankan di Tanah Air telah mencapai 120 bank. Dari 120 bank tersebut, sebanyak 100 bank berada di posisi buku I dan buku II. Artinya, pada fase ini, mayoritas bank-bank lokal cuma punya modal minim.
Jika bank besar seperti Bank Mandiri dan Bank BRI dijadikan satu saja, jumlah asetnya masih jauh kalah besar jika dibandingkan dengan aset Bank DBS dan OCBC asal Singapura. Begitu juga jika dibandingkan dengan Maybank dan CIMB asal Malaysia.
Seperti diketahui, per September 2013, aset Bank Mandiri tercatat hanya mencapai USD60,7 miliar dan Bank BRI sebesaar USD50,9 miliar. Sementara jika melihat bank-bank regional seperti DBS telah memiliki aset USD319,8 miliar, OCBC USD255,7 miliar, MayBank USD166,7 miliar dan aset CIMB mencapai USD113,7 miliar.
Jika membandingkan jumlah perbankan Tanah Air dengan negara-negara tetangga sendiri, jumlah bank di Indonesia sangatlah banyak. Berdasarkan data Bloomberg per September 2013, jika bank di Indonesia ada 120 bank, di Malaysia hanya ada 8 bank. Bahkan, di Singapura total bank yang ada hanya mencapai 3 bank saja.
Sumber

Untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna taksi dalam melakukan pembayaran, Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Blue Bird memasang mesin Electronic Data Capture (EDC) di seluruh armada taksi Blue Bird.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin dan Direktur Utama Blue Bird Grup Purnomo Prawiro di Jakarta, Senin (5/5/2014).

Direktur Utama Bank Mandiri Budi G.Sadikin menjelaskan, kerjasama ini sejalan dengan keinginan perseroan untuk memacu bisnis di segmen electronic banking serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas alat pembayaran yang nyaman, cepat dan handal.

“Melalui kerjasama dengan para pelaku utama di sektor transportasi massal, kami berharap masyarakat akan semakin mengetahui kehandalan produk Bank Mandiri saat bertransaksi. Saat ini, kami telah bekerjasama dengan Transjakarta dan Taxi untuk memfasilitasi proses pembayaran dengan menggunakan kartu Mandiri,” kata Budi.

Pada tahap awal, diharapkan 1.000 unit taksi Blue Bird di wilayah Jakarta sudah dapat memanfaatkan alat pembayaran tersebut pada akhir Mei 2014. Budi mengharapkan, pada awal tahun 2015 seluruh armada taksi Blue Bird yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia telah dilengkapi dengan mesin EDC Mandiri.

Dengan kerjasama ini, pengguna taksi Blue Bird dapat membayar dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, kartu prepaid Mandiri, dan Mandiri e-Cash.

Sementara itu, Direktur Utama Blue Bird Group Purnomo Prawiro mengatakan, di usia Blue Bird yang ke 42 tahun, Blue Bird Group senantiasa meningkatkan layanan kepada semua pelanggan Blue Bird Group melalui inovasi-inovasi demi kepuasan pelanggan.

Hingga Maret 2014, Blue Bird Group memiliki armada taksi yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 29.000 armada, dengan 15.000 armada di antaranya berada di Jabodetabek. Melayani lebih dari 8,5 juta pelanggan setiap bulannya di seluruh Indonesia.

Informasi saja sampai triwulan pertama 2014, Bank Mandiri telah memasang mesin EDC sebanyak 240.468 unit di Tanah Air. Jumlah ini naik 24 persen dibanding Maret 2013. Sementara jumlah kartu kredit, kartu debit, dan kartu prepaid yang telah diterbitkan Bank Mandiri tercatat masing-masing sebanyak 3 juta kartu, 10 juta kartu, dan 3,6 juta kartu.

Adapun volume transaksi electronic banking Bank Mandiri pada Januari – Maret 2014, mencapai Rp 19,2 Triliun, tumbuh 30 persen dari periode yang sama tahun lalu.  Kenaikan ini ditopang oleh segmen retail yang mencapai 53 persen dari total volume transaksi triwulan I – 2014 sebesar Rp 10,2 triliun. Sumber

Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan untuk tahun anggaran 2014 ini pemerintah merencanakan akan merekrut sebanyak 60.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Rekrutmen calon PPPK akan diumumkan bersamaan dengan pembukaan pendaftaran calon PNS,” kata Eko seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Selasa (6/5/2014).

Eko mengungkapkan, berbeda dengan PNS, untuk perekrutan PPPK tidak ada batas. “Sejauh memiliki kompetensi, dan organisasi membutuhkan, ada kesempatan untuk mendaftar sebagai PPPK,” ujar dia.

Dibukanya keran bagi masuknya SDM aparatur dari PPPK selain pegawai PNS, lanjutnya, merupakan terobosan kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi. “PPPK dapat membuat fleksibilitas dan mengubah DNA atau gen dalam birokrasi. Selain itu, PPPK juga mampu memacu adrenalin dalam birokrasi dan menumbuhkan citra baru bahwa orang yang ingin mengabdi pada negara tidak harus berstatus sebagai PNS,” papar Eko.

Menurutnya, antara PNS dan PPPK hampir semuanya sama, kecuali NIP dan pensiun. Ia menyebutkan, dalam perjanjian kerja bagi PPPK, akan dituliskan klausul mengenai jaminan pensiun, yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Dalam perjanjian juga dicantumkan, apabila negara mengalami krisis ekonomi, maka yang pertama kali terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah PPPK,” ujar dia. Sumber

Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam laporannya yang bertajuk “The Global Competitiveness Report 2013-2014” atau laporan daya saing global mengumumkan kenaikan posisi Indonesia dari 50 pada tahun 2012/2013 menjadi posisi 38 pada tahun 2013/2014.

“Ada kenaikan 12 poin pada posisi Indonesia, dan ini tertinggi kenaikannya dalam sejarah. Ada kontribusi pendidikan juga di dalamnya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Minggu (4/5/2014).

Nuh menjelaskan, pengukuran yang dilakukan WEF selain menghitung indeks daya saing global, juga mengukur indeks pembangunan manusia, MDGs, dan pendidikan untuk semua.

“Pengukuran tersebut digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja, dengan melihat hubungan antara daya saing dengan pendidikan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Nuh mengungkapkan, terdapat tiga hal yang memiliki pengaruh besar dalam kenaikan peringkat Indonesia. Mulai dari inovasi, pendidikan tinggi dan pelatihan, dan kesiapan teknologi.

Dari ketika indikator tersebut, lanjut Nuh, daya saing Indonesia lebih tinggi dari rata-rata daya saing negara-negara kategori ‘efficiency-driven economy’, atau negara dengan pendapatan perkapita 3.000 hingga 8.999 dollar AS. Sumber